Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada pemerintah agar menunda penerapan kurikulum baru pada 2013 ini. Mengapa? Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa FPKS menolak penerapan kurikulum baru pendidikan tahun 2013 tersebut.
Pertama, besaran anggaran dan sekolah sasaran yang diajukan kemendikbud selalu berubah-ubah. "Ini mengindikasikan ketidaksiapan dan ketidakmatangan pemerintah dalam rencana pelaksanaan kurikulum baru," kata Zainuddin di Jakarta, Senin (3/6), dikutip dari Republika.
Kedua, daya dukung operasional seperti dokumen kurikulum, buku dan juga upgrading guru belum disiapkan dengan baik. Guru belum mendapatkan pelatihan tentang penerapan kurikulumbaru tersebut. Dikhawatirkan nanti penyampaiannya kepada murid menjadi tidak optimal.
Ketiga, setiap penerapan kurikulum baru harusnya dilakukan uji coba terlebih dulu sebelum diterbitkan ke publik. Uji coba perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kurikum baru tersebut sudah laik diterapkan atau tidak.
Meski menolak kurikulum pendidikan 2013, Zainuddin menyampaikan PKS tetap berada dalam koridor sebagai mitra pemerintah yang selalu mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, langkah mengawal ini diperlukan agar penerapan kurikulum baru sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional.
Zainuddin juga menyesalkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh yang hanya menyorot PKS terkait penolakan kurikulum 2013. Padahal, PPP dan PAN juga meminta kurikulum tersebut ditunda.
“Mengapa hanya sikap PKS yang disorot padahal PPP dan PAN pun sesungguhnya meminta penundaan kurikulum agar tidak dilaksanakan pada tahun ini,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, arus penolakan kurikulum itu juga datang dari para pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas yang disampaikan ketika kunjungan kerja komisi X ke daerah.
Terlebih, para pakar pendidikan pun menyampaikan penolakan terhadap penerapan kurikulum tersebut ketika rapat dengar pendapat dan berbagai forum diskusi dengan komisi X. [JJ/Rpb]
Pertama, besaran anggaran dan sekolah sasaran yang diajukan kemendikbud selalu berubah-ubah. "Ini mengindikasikan ketidaksiapan dan ketidakmatangan pemerintah dalam rencana pelaksanaan kurikulum baru," kata Zainuddin di Jakarta, Senin (3/6), dikutip dari Republika.
Kedua, daya dukung operasional seperti dokumen kurikulum, buku dan juga upgrading guru belum disiapkan dengan baik. Guru belum mendapatkan pelatihan tentang penerapan kurikulumbaru tersebut. Dikhawatirkan nanti penyampaiannya kepada murid menjadi tidak optimal.
Ketiga, setiap penerapan kurikulum baru harusnya dilakukan uji coba terlebih dulu sebelum diterbitkan ke publik. Uji coba perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kurikum baru tersebut sudah laik diterapkan atau tidak.
Meski menolak kurikulum pendidikan 2013, Zainuddin menyampaikan PKS tetap berada dalam koridor sebagai mitra pemerintah yang selalu mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, langkah mengawal ini diperlukan agar penerapan kurikulum baru sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional.
Zainuddin juga menyesalkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh yang hanya menyorot PKS terkait penolakan kurikulum 2013. Padahal, PPP dan PAN juga meminta kurikulum tersebut ditunda.
“Mengapa hanya sikap PKS yang disorot padahal PPP dan PAN pun sesungguhnya meminta penundaan kurikulum agar tidak dilaksanakan pada tahun ini,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, arus penolakan kurikulum itu juga datang dari para pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas yang disampaikan ketika kunjungan kerja komisi X ke daerah.
Terlebih, para pakar pendidikan pun menyampaikan penolakan terhadap penerapan kurikulum tersebut ketika rapat dengar pendapat dan berbagai forum diskusi dengan komisi X. [JJ/Rpb]
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment