Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat disayangkan banyak pihak. Selain khawatir tugas kepresidenan terganggu, mereka juga khawatir jika SBY justru tidak dapat menorehkan catatan positif di tahun-tahun terakhir masa jabatannya.
Peneliti senior LIPI Indria Samego mengatakan, persoalan utama SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat adalah mengenai rangkap jabatan. Sebagai partai modern, harusnya Demokrat bisa meniru Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Satu-satunya partai yang sudah memiliki aturan kader pejabat publik tidak boleh menjabat sebagai ketum partai itu PKS," kata Samego di Jakarta, Sabtu (29/3), sebelum SBY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
PKS dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) nya telah mengatur tentang aturan rangkap jabatan. Sehingga, saat Nur Mahahmudi Ismail terpilih menjadi wali kota Depok jabatannya sebagai presiden PKS dilepas.
Hal yang sama juga dilakukan Hidayat Nur Wahid waktu menjabat ketua MPR. Dan Tiffatul Sembiring yang terpilih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).
Persoalannya, lanjut Samego, di Indonesia belum ada aturan yang melarang pejabat publik untuk rangkap jabatan. Pendekatan yang digunakan baru sebatas legal formal.
Beberapa pejabat negara seperti mantan wakil presiden, Hamzah Haz dan mantan presiden Megawati misalnya. Mereka menjabat sebagai pimpinan negara sekaligus pimpinan partainya masing-masing.
"Ke depan harus ada perubahan aturan, yang sifatnya tidak sebatas legal formal," tambah Samego dikutip dari Republika Online.
Anis Matta, Presiden PKS yang baru, juga meneruskan tradisi rangkap jabatan. Ia bahkan langsung mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR pada pidato perdana sebagai Presiden PKS. [JJ/Rpb/bsb]
Peneliti senior LIPI Indria Samego mengatakan, persoalan utama SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat adalah mengenai rangkap jabatan. Sebagai partai modern, harusnya Demokrat bisa meniru Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Satu-satunya partai yang sudah memiliki aturan kader pejabat publik tidak boleh menjabat sebagai ketum partai itu PKS," kata Samego di Jakarta, Sabtu (29/3), sebelum SBY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
PKS dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) nya telah mengatur tentang aturan rangkap jabatan. Sehingga, saat Nur Mahahmudi Ismail terpilih menjadi wali kota Depok jabatannya sebagai presiden PKS dilepas.
Hal yang sama juga dilakukan Hidayat Nur Wahid waktu menjabat ketua MPR. Dan Tiffatul Sembiring yang terpilih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).
Persoalannya, lanjut Samego, di Indonesia belum ada aturan yang melarang pejabat publik untuk rangkap jabatan. Pendekatan yang digunakan baru sebatas legal formal.
Beberapa pejabat negara seperti mantan wakil presiden, Hamzah Haz dan mantan presiden Megawati misalnya. Mereka menjabat sebagai pimpinan negara sekaligus pimpinan partainya masing-masing.
"Ke depan harus ada perubahan aturan, yang sifatnya tidak sebatas legal formal," tambah Samego dikutip dari Republika Online.
Anis Matta, Presiden PKS yang baru, juga meneruskan tradisi rangkap jabatan. Ia bahkan langsung mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR pada pidato perdana sebagai Presiden PKS. [JJ/Rpb/bsb]
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment