Partai Demokrat membantah ada deal khusus dengan Partai Golkar terkait pengalokasian anggaran Rp155 miliar untuk penanganan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Seperti diketahui, alokasi Rp155 M tersebut tertuang dalam RAPBN-P tahun 2013 Pasal 9 APBN-P tahun 2013 yang baru saja diparipurnakan pada 17 Juni 2013 lalu. Muncul tudingan, anggaran itu adalah ‘mahar’ bagi Partai Golkar agar menyetujui kenaikan harga BBM.
"Itu tidak benar, jadi enggak ada deal politik," kata Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, saat berbincang dengan Okezone, Kamis (20/6).
Ruhut menambahkan, Partai Golkar kerap berlawanan sikap dengan partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya saat menyikapi kasus Bank Century. "Beberapa kali kita dikerjain golkar. Padahal mereka partai koalisi. Saya lebih menghormati oposisi yang kerjanya berlawan," terangnya.
Sebelumnya koordinator Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khaddafi meyakini adanya deal politik antara partai Demokrat dengan Golkar terkait pengalokasian anggaran Rp155 miliar untuk penanganan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Sekedar diketahui, alokasi Rp155 M tersebut tertuang dalam RAPBN-P tahun 2013 Pasal 9 APBN-P tahun 2013 yang baru saja diparipurnakan pada 17 Juni 2013. "Tentu saja ada deal politik antara kedua partai, Demokrat dan Golkar," kata Ucok saat ditemui di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 19 Juni kemarin.
Akibat adanya anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo itu, sebagian masyarakat dikabarkan akan mengajukan ujimateri ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita persilakan saja masyarakat, pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Wakil Ketua DPR RI Sohibul di Jakarta, Rabu (19/6) lalu. [JJ/Okz/bsb]
Seperti diketahui, alokasi Rp155 M tersebut tertuang dalam RAPBN-P tahun 2013 Pasal 9 APBN-P tahun 2013 yang baru saja diparipurnakan pada 17 Juni 2013 lalu. Muncul tudingan, anggaran itu adalah ‘mahar’ bagi Partai Golkar agar menyetujui kenaikan harga BBM.
"Itu tidak benar, jadi enggak ada deal politik," kata Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, saat berbincang dengan Okezone, Kamis (20/6).
Ruhut menambahkan, Partai Golkar kerap berlawanan sikap dengan partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya saat menyikapi kasus Bank Century. "Beberapa kali kita dikerjain golkar. Padahal mereka partai koalisi. Saya lebih menghormati oposisi yang kerjanya berlawan," terangnya.
Sebelumnya koordinator Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khaddafi meyakini adanya deal politik antara partai Demokrat dengan Golkar terkait pengalokasian anggaran Rp155 miliar untuk penanganan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Sekedar diketahui, alokasi Rp155 M tersebut tertuang dalam RAPBN-P tahun 2013 Pasal 9 APBN-P tahun 2013 yang baru saja diparipurnakan pada 17 Juni 2013. "Tentu saja ada deal politik antara kedua partai, Demokrat dan Golkar," kata Ucok saat ditemui di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 19 Juni kemarin.
Akibat adanya anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo itu, sebagian masyarakat dikabarkan akan mengajukan ujimateri ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita persilakan saja masyarakat, pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Wakil Ketua DPR RI Sohibul di Jakarta, Rabu (19/6) lalu. [JJ/Okz/bsb]
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment