MUI Ajak Dukung Gerakan Rp 1000 Untuk Jilbab Polwan!

SOLO (Jamban Panyileukan) - Elemen mahasiswa dari Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Solo Raya.di Kota Solo, Jawa Tengah, menyambut baik usulan MUI Jatim yang mencanangkan "Gerakan 1000 Rupiah untuk Jilbab Polwan", Jum'at (6/12/2013). Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Majelis Ulama Indonesia (Jawa Timur) mencanangkan gerakan tersebut atas usulan Sekretaris MUI Jatim, Mohammad Yunus.

Koordinator Daerah BKLDK Soloraya, Muhammad Ihsan, seperti dituturkannya pada hidayatullah menyatakan tak habis pikir soal anggaran yang menjadi salah dalih penangguhan mengenakan hijab oleh Polwan. Menurutnya soal ketiadaan anggaran merupakan alasan yang mengada-ada.

Padahal, tegas dia, jika dihitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan kerudung bagi Polwan tidaklah seberapa dibandingkan dengan dana pembelian hewan (anjing pelacak).

Ihsan mengestimasi, apabila kebutuhan dana secara kasar untuk pengadaan kerudung ini misalkan jumlah anggota Polwan sebagaimana yang dikatakan oleh Oergoseno 12.100 personil, dan harga kerudung yang dibutuhkan Polwan adalah Rp 20.000 maka jumlah dana total yang dibutuhkan adalah Rp 242.000.000.

Jumlah polwan 12.100 itu adalah jumlah total Polwan yang belum dipisahkan antara yang muslim dengan yang non-muslim. Ditambah lagi jika para Polwan justru berinisiatif untuk membeli kerudung dengan dana mereka sendiri.

"Jika demikan, maka sungguh nilai ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga pembelian hewan yang mencapai Rp 16.000.000.000, ataupun dana pengadaan kondom bagi generasi muda Indonesia agar mereka dapat melakukan seks bebas yang mencapai Rp 25.000.000.000," kata Ihsan kepada media ini beberapa waktu lalu.

Dukungan MUI Jatim Atas Gerakan Rp 1000 untuk jilbab polwan

Menanggapi pernyataan penggunaan jilbab untuk Polwan karena belum ada seragam dan anggaran, ia mengatakan, jika anggaran dijadikan alasan penundaan penggunaan Polwan menggunakan jilbab, ia setuju mengajak umat Islam membantu kelancaran anggaran jilbab di tubuh Polri dengan cara program pengumpulan “Koin untuk Jilbab Polwan”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Jawa Timur mengharapkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak menunda terlalu lama Polisi Wanita (Polwan) untuk melaksanakan hak syariatnya.

“Bagaimana jika kita ajak umat kumpulkan uang Rp 1000-2000,- perorang untuk menyumbang jilbab demi kelancaran Polwan Muslim?” ujarnya.

Wakapolri juga mengatakan, pengadaan seragam Polwan masih harus dibicarakan lagi dengan DPR. Hal ini karena DPR yang menyediakan anggaran.

"Dari negara, dari rakyat lagi kan. Ini kan usulan dari anggota DPR Komisi III. Mereka sebagai wakil rakyat wajib menyediakan anggarannya," kata Oegroseno di Balai Kartini, Jakarta, Rabu.

Sedangkang Politisi PKS menuding emosi Wakapolri Komjen Pol Oegroseno yang menyikapi kebijakan polwan berjilbab dinilai buntut dari kekecewaannya gagal dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat Kapolri.

Pernyataan tersebut diungkap oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menanggapi sikap Komjen Oegroseno kemarin.

"Saya pikir pernyataan Oegro ini menunjukkan sepertinya dia kecewa tidak menjadi Kapolri," ucap Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Anggota Komisi III DPR RI ini berpendapat, sebenarnya tak ada yang sulit bagi kepolisian untuk merealisasikan pemakaian jilbab bagi polwan.

Karena pemakaian jilbab bagi polwan justru membuat lembaga kepolisian lebih kuat dan dipercaya masyarakat.[hidayatullah/jabir/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/muslimah/2013/12/07/27993/mui-ajak-dukung-gerakan-rp-1000-untuk-jilbab-polwan/#sthash.ehIERGKA.dpbs, akses tgl 08/12/2013.

More about → MUI Ajak Dukung Gerakan Rp 1000 Untuk Jilbab Polwan!

Beberapa fakta menunjukkan terorisme adalah sandiwara berseri buatan polisi

JAKARTA (Jamban Panyileukan) - Terorisme tidak lebih dari sandiwara berseri yang tidak tahu kapan episodenya akan diselesaikan. Itulah tampaknya yang terungkap dari “Diskusi Terbuka Penanganan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (25/11/2013) kemarin.

Reporter Hidayatullah.com, Rias Andriati yang hadir pada acara itu menuliskan laporannya Selasa (26/11/2013).

Salah satu pembicara diskusi itu, produser eksekutif ANTV Hanibal WY. Wijayanta menceritakan fakta di lapangan. Berdasarkan laporan para reporter-nya dan rekan media di lapangan, ada banyak kejanggalan terkait isu terorisme ini.

Misalnya penyerbuan sebuah rumah di tahun 2009, yang dituduh sarang teroris seperti Noordin M.Top di Temanggung, Jawa Tengah. Penyerbuan yang memakan waktu selama 18 jam itu jika diteliti lebih lanjut, menyisakan tanda tanya besar.

Saat itu diberitakan bahwa sebelum Densus 88 mendobrak pintu rumah terdengar dua kali tembakan, kemudian suara ledakan keras. Posisi reporter ANTV saat itu berada di wilayah terdekat dengan rumah target operasi dibandingkan dengan wartawan media lainnya. Namun, menurut pengakuannya, dia tidak mendengar suara sama sekali.

Fakta lainnya, saat konferensi pers, Polri menyatakan tersangka Noordin M. Top hanya ditembak dengan satu peluru tepat mengenai jantung.

“Sedangkan jika dilihat dari videonya reporter, terlihat jelas sekali rupanya hancur,” ungkap Hanibal. Itu berarti lebih dari satu tembakkan dilesatkan.

Masih kurang dua fakta? Lagi, berdasarkan laporan warga, ungkap Hanibal, dua hari sebelum penembakan polisi menangkap dua orang.

“Saya tanya. Pak Susno, kami dengar ada dua orang ditangkap. Sekarang dua orang itu kemana?”tanya Hanibal pada Susno Duadji, Kabareskrim Polri waktu itu.

Jawaban Susno mengagetkan Hanibal. “Oh, itu buat nanti, dik.” Karena itu Hanibal meyakini sudah ada skenario yang dirancang.

Peristiwa yang berbau rekayasa itu makin dikuatkan dengan tanggapan salah satu perwira tentang bom buku di Utan Kayu, 2011, Jakarta.

“Dik, sebenarnya Satgas Anti bom buku sudah dibentuk beberapa minggu sebelum kejadian,” ucapnya.  Hanibal menilai, petugas tersebut juga sudah malas dengan segala rekayasa.

Gelagat rekayasa tidak hanya itu. Ia mendapat laporan fakta yang mengarah terhadap perekayasaan di Solo, Jateng. Setelah dua minggu menunggu perkembangan berita, salah satu temannya yang bekerja di sebuah media di sana, merasa tidak ada berita “panas”.

Karena itulah ia berencana bepergian ke luar kota.

Keinginannya itu tertunda manakala salah seorang anggota Densus lokal di sana menahannya untuk tidak bepergian.

“Mas, ojo keluar disik. Nanti akan ada “acara”,” begitu Hanibal menirukan perkataan anggota Densus tersebut. Benar saja. Seminggu kemudian, 25 September 2011, pemberitaan tentang peristiwa peledakan Bom Gereja Betel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, mencuat.

Hanibal menghimbau pada para teman-teman wartawan terutama jurnalis televisi untuk mengkritisi peristiwa, terutama terkait isu terorisme. karena dia melihat ada kejenuhan para jurnalis  terhadap isu terorisme yang selalu ada skenario di baliknya. Kebosanan itu mengakibatkan wartawan tidak jeli menggali fakta di lapangan.

“Anda punya gambar. Anda punya bukti yang sangat jelas terhadap peristiwa kerusuhan. Anda punya cerita yang lebih detil. Dengan gambar Anda bahkan bisa bantu Komnas HAM,” katanya. (azm/arrahmah.com)

A. Z. Muttaqin
- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2013/11/26/fakta-terorisme-sandiwara-berseri-buatan-polisi.html, akses tgl 06/12/2013.

More about → Beberapa fakta menunjukkan terorisme adalah sandiwara berseri buatan polisi

Larangan Kembali Polwan Berjilbab, Kapolri Jangan Plin-plan

Jamban Panyileukan -- Keluarnya telegram rahasia mengatasnamakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, terkait kembali ditundanya Polwan boleh menggunakan jilbab, dikomentari wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kebenaran adanya Telegram Rahasia (TR) yang melarang Polisi Wanita (Polwan) mengenakan jilbab sebelum ada Surat Keputusan (SK) tetap dari Kapolri.

Jika benar, telegram rahasia itu bertentangan dengan pernyataan Kapolri sebelumnya. ''Bila itu benar, kami tentu saja kecewa dengan Kapolri. Kami minta agar Kapolri tidak plin-plan dan segera mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut.'' jelasnya, Minggu (01/12/2013).

Menurut Politisi PKS ini, setelah Kapolri membolehkan Polwan berjilbab banyak masyarakat mengapresiasi keberanian Kapolri ini.

Apresiasi bagi Kapolri Sutarman ini karena ia membolehkan Polwan berjilbab meskipun SK belum dikeluarkan. Tapi dengan adanya telegram rahasia ini, maka langkah yang diambil Kapolri telah melukai umat Islam.

''Kami berharap kabar itu tidak benar. Untuk itu sebaiknya Kapolri segera menerbitkan SK yang membolehkan Polwan berjilbab,'' ujarnya.

Lebih lanjut Muzzammil menyatakan, sesuai kesepakatan dengan Komisi III DPR RI, Kapolri secara tegas mengatakan dibolehkannya Polwan jilbab.

Hal itu karena jilbab merupakan hak asasi beragama yang dijamin Undang-Undang kepada para Polwan. Adapun mengenai biaya seragam jilbab untuk sementara diserahkan kepada masing-masing Polwan sampai adanya anggaran dari APBN.

Karenanya, ia berharap tidak ada pihak yang dengan sengaja mereduksi niat baik Kapolri untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM di tubuh Polri.

Muzzammil juga berharap masyarakat turut mendukung dan mengawal kebijakan Kapolri yang membolehkan Polwan berjibab.

Ia mengajak elemen umat Islam meminta Kapolri memberi penjelasan telegram rahasia ini. ''Mari kita tunjukkan solidaritas dukungan kita kepada Kapolri agar beliau konsisten dengan kebijakannya.'' Imbuhnya, sebagaimana diberitakan Waspada.

Sementara itu, Pimpinan Aktivis Muda Muhammadiyah Mustofa B. Nahrawardaya menyangsikan telegram itu keluar langsung dari Kapolri. Sebab, komitmen awal Sutarman ketika menjadi Kapolri tulus membolehkan Polwan menggunakan jilbab.

Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini menilai ada upaya dan desakan dari pihak yang tidak senang dengan Islam. "Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah Umat."

Sebab, jelas dia, dalam telegram rahasia itu tertulis, 'Keputusan untuk menggunakan jilbab ditunda sambil menunggu SK.”

Semestinya, kata dia, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang. "Ini bisa memecah belah umat."

Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri berjilbab tanpa menunggu aturan belum lama ini jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian.

Tetapi perintah pencopotan jilbab saat ini jelas langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri.

Kepada Umat Islam di seluruh Indonesia, pihaknya meminta merapatkan barisan. Tidak boleh sedikit pun ada celah di antara barisan. Kuatkan tali, eratkan pegangan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan Umat.

Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan umat, kepada siapa umat Islam akan mengadu? Kepada ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri.*

Rep: Insan Kamil
Editor: Syaiful Irwan
sumber : http://www.hidayatullah.com/read/2013/12/01/7574/larangan-kembali-polwan-berjilbab-kapolri-jangan-plin-plan.html, akses tgl 01/12/2013.

More about → Larangan Kembali Polwan Berjilbab, Kapolri Jangan Plin-plan

Terkait Telegram Rahasia, Yusuf Mansur: Polwan Jangan Lepas Jilbab

Terbitnya Telegram Rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polwan berjilbab disesalkan banyak pihak. Salah satunya, ustadz Yusuf Mansur.

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran ini pun mengimbau polwan Muslimah tetap mengenakan jilbab saat bertugas.

"Tetap saja dipakai, bagi polwan yang ingin mengenakannya," kata Ustaz Yusuf dikutip ROL, Jumat (29/11), menyikapi telegram rahasia Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno yang meminta polwan menunda memakai jilbab saat bertugas.

Ulama asli Betawi itu berkata, jilbab tetap dipakai sambil menunggu aturan yang dibuat pimpinan Polri. Karena hal itu merupakan kewajiban seorang Muslim.

"Masak aturan Allah, harus menunggu aturan manusia," tambah ustadz yang telah menulis banyak buku tentang sedekah ini.

Sebelumnya, sebuah Telegram Rahasia (TR) bertanggal 28 Nopember 2013 mengimbau kepada polwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan oleh parlemen. Selama aturan jilbab belum selesai dirumuskan, polwan diminta untuk tidak dulu menggunakan jilbab selama berdinas. TR ini sendiri ditandatangani oleh salahsatu pejabat Mabes Polri, Wakapolri Komjen Oegronseno. [AM/Rol/bersamadakwah]

oleh Admin BeDa
sumber : http://www.bersamadakwah.com/2013/11/terkait-telegram-rahasia-yusuf-mansur.html, akses tgl 01/12/2013.

More about → Terkait Telegram Rahasia, Yusuf Mansur: Polwan Jangan Lepas Jilbab

Telegram Rahasia Penarikan Kebijakan Jilbab Polwan Dinilai Mengecewakan

Terbitnya telegram rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polisi wanita (polwan) berjilbab disayangkan oleh komisi kepolisian nasional (Kompolnas). Bahkan, anggota Kompolnas mengungkapkan kekecewaan atas terbitnya telegram rahasia yang membuat polwan tertunda menutup auratnya itu. 

Dikutip dari Republika Online, anggota Kompolnas Hamidah Abdurahman mengungkapkan, suka cita yang polwan Muslimah rasakan sudah menderu ketika Kapolri menginjinkan penggunaan jilbab beberapa pekan lalu. Sehingga, dengan isi TR yang justru berlawanan dengan pernyataan Kapolri ini malah akan membuat polwan kecewa.

“Ini jelas sangat mengecewakan, belum lama polwan muslimah bereuforia atas restu lisan yang diberikan oleh Kapolri, mereka malah harus menerima ini,” ujar Hamidah, Jumat (29/11).

Hamidah mengatakan, sebenarnya ia telah membaca gelagat akan adanya penerbitan TR ini yang justru tidak memberikan kebebasan kepada polwan untuk berjilbab seperti yang dikatakan oleh Kapolri. 

Dia berujar, di pertemuan antara Kompolnas dengan petinggi Polri Senin (25/11) lalu, Inspketur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Imam Sudjarwo menyampaikan akan ada revisi terkait kebebasan jilbab bagi polwan.

Untuk sementara waktu, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang baru keluar, polwan diminta untuk tidak dulu mengenakan jilbab. “Saya saat itu cukup kaget, karena kan pak Kapolri sebelumnya sudah mengatakan membolehkan, tapi kemudian malah dianulir, padahal sudah banyak polwan yang sekarang mulai berjilbab,” ujar wanita berkerudung ini.

Ia pun mendesak agar petinggi Mabes Polri segera merumuskan aturan yang jelas terkait penggunan jilbab bagi polwan. Dia percaya, Kapolri bisa menjaga konsistensi perkatannya dengan mengijinkan polwan berjilbab melalui TR yang lebih memberikan kelonggaran. Misalnya, dengan mengeluarkan TR yang menginstruksikan agar polwan mencontoh seragam jilbab para polisi muslimah di Polda Aceh.

“Tapi sekarang kenyataannya seperti ini, saya harap agar kawan-kawan polwan dapat bersabar, mudah-mudahan pak Kapolri tidak lama lagi mengeluarkan aturan yang jelas,” kata Hamidah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) yang berbeda di setiap daerah menimbulkan ketidakberaturan. Oleh karena itu, peraturan tersebut bakal ditunda hingga menunggu aturan yang jelas. Ia pun meminta masyarakat tidak mencurigai TR tersebut sebagai larangan berjilbab.

“Iya, sebetulnya bukan dilarang, namun mulai sekarang, lebih baik penggunaan jilbab nanti dulu ditunggu sampai ada aturan pasti dari pak Kapolri dan turunnya anggaran dari Komisi III,” kata Ronny, Jum’at (29/11).

Sebelumnya, sebuah Telegram Rahasia (TR) bertanggal 28 Nopember 2013 mengimbau kepada polwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan oleh parlemen. Selama aturan jilbab belum selesai dirumuskan, polwan diminta untuk tidak dulu menggunakan jilbab selama berdinas. TR ini sendiri ditandatangani oleh salahsatu pejabat Mabes Polri, Wakapolri Komjen Oegronseno. [AM/Rol/bersamadakwah]

oleh Admin BeDa
sumber : http://www.bersamadakwah.com/2013/11/telegram-rahasia-penarikan-kebijakan.html, akses tgl 01/12/2013.

More about → Telegram Rahasia Penarikan Kebijakan Jilbab Polwan Dinilai Mengecewakan