Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sendirian dalam menolak kenaikan harga BBM. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan, para mahasiswa juga menolak langkah yang akan semakin menyengsarakan rakyat itu.
“Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS ‘You are not alone’. Karena kami juga menolak kenaikan,” tandas Ketua Umum PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan di ruang fraksi PKS DPR RI.
Pengurus HMI bersilaturahim ke fraksi PKS, Kamis (13/6) siang, sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Selain PB HMI, dalam waktu yang hampir bersamaan, eksponen Aktivis 98 juga datang ke fraksi PKS untuk beraudiensi. Dipimpin mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ) Ubedillah Badrun, eksponen aktifis 98 menyatakan penolakannya atas kenaikan harga BBM. Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar,” kata Ubedilah seperti dikutip Dakwatuna.
Kepada kedua komponen tersebut, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.
“Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai,” tegas Hidayat.
Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. [JJ/Dkw/fb]
“Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS ‘You are not alone’. Karena kami juga menolak kenaikan,” tandas Ketua Umum PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan di ruang fraksi PKS DPR RI.
Pengurus HMI bersilaturahim ke fraksi PKS, Kamis (13/6) siang, sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Selain PB HMI, dalam waktu yang hampir bersamaan, eksponen Aktivis 98 juga datang ke fraksi PKS untuk beraudiensi. Dipimpin mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ) Ubedillah Badrun, eksponen aktifis 98 menyatakan penolakannya atas kenaikan harga BBM. Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar,” kata Ubedilah seperti dikutip Dakwatuna.
Kepada kedua komponen tersebut, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.
“Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai,” tegas Hidayat.
Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. [JJ/Dkw/fb]
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment