Jawaban Ringkas tentang Hukum Nasyid

“Nasyid” –menurut bahasa- adalah lantunan. Dahulu orang-orang Arab jahiliah biasa melantunkan syair-syair karya para pujangga yang terkenal di tempat-tempat umum, seperti di pasar dan lainnya. Ketika Islam datang, maka sebagian pujangga Islam membuat syair-syair yang mengandung pujian kepada Allah atau Islam.

Seiring perkembangan zaman, maka nasyid mulai berubah “wajah” dari sesuatu yang biasa-biasa saja menuju sesuatu yang amat mencengangkan. Dahulu para sahabat menganggap nasyid adalah lantunan biasa yang dipakai dalam menggiring hewan atau meninabobokkan anak, kini nasyid itu menjadi sarana dakwah yang dipakai dalam menarik hati orang kepada Islam.

Dahulu nasyid dilantunkan oleh mereka sekali-kali saja (misalnya, dalam Perang Khondaq)[1], namun kini nasyid itu dijadikan sesuatu bagaikan wirid dan dzikir yang harus dihafal pada setiap saat, bahkan nasyid-nasyid itu mengalahkan Al-Qur’an. Hal ini anda bisa lihat dalam perilaku para pencinta nasyid hari ini; mereka lebih menyibukkan diri dalam menghafal nasyid-nasyid dibandingkan menghafal Al-Qur’an dan Sunnah Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-. Mereka lebih sering ber-nasyid dan lebih kuat cintanya kepada nasyid daripada membaca dan mencintai Al-Qur’an.

Dahulu para sahabat menggunakan nasyid dalam menggiring hewan ternak dan menguatkan semangat untuk berjalan jauh, kini nasyid dipakai dalam menggiring para pemuda dan orang-orang fasiq menuju ke masjid. Dengan dalih dakwah. Lahiriahnya baik, namun belum tentu hakikatnya baik. Benarkah itu dakwah yang benar caranya? Nantikan jawabannya, Insya Allah.

Dahulu nasyid tidak dijadikan lahan pekerjaan. Tapi di zaman ini, nasyid merupakan mata pencaharian yang menjanjikan.

Dulu nasyid hanyalah lantunan syair yang lahir secara normal dan alami. Namun kini sudah berubah drastis. Sekarang nasyid dibuatkan lirik dan tangga nada yang menyamai lagu-lagu yang dilantunkan oleh orang-orang fasiq dari kalangan para artis.

Parahnya lagi, sebagian nasyid-nasyid itu dikotori oleh suara haram yang kita kenal dengan “musik”!!!

Musik dalam Islam haram!!!! Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Benar-benar akan ada beberapa kaum diantara umatku akan menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan musik“. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (5268)]

Walapun Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- telah mengharamkan musik, masih saja kita lihat nasyid-nasyid para “pejuang Islam” itu melantunkan nasyidnya dengan iringan musik. Mereka memakai beberapa varian instrumen musik dalam nasyid mereka. Nah, bermunculanlah para artis baru non-Arab dan bernyanyi dalam bahasa yang berbeda, seperti Inggris dan Turki. Beberapa band nasyid telah muncul, seperti Native Deen, Outlandish dan Raihan. Artis-artis terkenal lainnya seperti Yusuf Islam, Sami Yusuf, Junaid Jamshed, Maher Zain, Mesut Kurtis, Dawud Wharnsby dan Zain Bhikha, serta ANI, satu-satunya penyanyi pop Islami berbahasa Inggris.

Para artis nasyid Arab, yang terkenal adalah seperti Abu Mazen, Abu Rateb, Abu Aljoud, Abu Dujana, Abdul Fattah Owainat, dan banyak lagi. Beberapa band nasyid Arab seperti Al-Rawabi, Al-I`tisham, Al-Baraa`, Al-Wa`ad dan banyak lagi juga telah muncul.

Menyambut pertumbuhan muslim yang signifikan, banyak artis dan band nasyid telah tampil di depan komunitas muslim di Eropa dan Amerika, di konferensi, perayaan hari besar Islam, konser dan acara amal lainnya, termasuk di Islamic Society of North America, Celebrate Eid dan Young Muslims. Artis dan organisasi lain termasuk Nasheedbay menawarkan lagu-lagu nasyid tanpa instrumen musikal, membawa arus berbeda di tren masa kini dimana musik nasyid dimonopoli instrumen.

Di Indonesia sendiri, kita mengenal sejumlah grup nasyid yang terkenal, atau band yang melantunkan nasyid-nasyid, seperti SNADA, Granada, Asma Voice, Gradasi, Ungu, dan lainnya.

Subhanallah, alangkah jauhnya nasyid melenceng dan mengalami perubahan. Sementara itu kaum muslimin bermasa bodoh dan tak mau meninjau kembali hakikat nasyid dan hukumnya.

Melihat realita yang pahit seperti ini, membuat kami merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dan mengajak mereka untuk mengetahui hukum nasyid dengan mendengarkan fatwa ringkas dari seorang ulama besar, Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin -rahimahullah-.

Dahulu beliau pernah ditanya,

“Assalamu ‘alaikum wa romatullahi wa barokatuh. Apakah boleh bagi kaum lelaki melantunkan nasyid islami? Apakah boleh menabuh rebana bersama nasyid itu bagi mereka? Apakah ber-nasyid boleh pada selain hari raya (ied) dan pesta pernikahan?”

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menjawab,

“Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ‘alaikumus salam wa rohmatullahi wa barokatuh. Ber-nasyid islami merupakan lantunan (nasyid) bid’ah yang menyerupai nasyid yang diada-adakan oleh kaum sufi[2]. Oleh karena ini, sepantasnya berpaling darinya menuju nasihat-nasihat Al-Qur’an dan Sunnah[3]; kecuali jika nasyidnya dalam kondisi perang untuk dijadikan pembantu dalam maju (menghadapi musuh) dan berjihad di jalan Allah -Ta’ala-, maka ini bagus. Jika bersatu dengan (tabuhan) rebana, maka itu lebih jauh dari kebenaran”.

[Sumber Fatwa : Fataawa Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin (1/134) sebagaimana dalam Al-Bida' wa Al-Muhdatsat wa maa laa Ashla lahu (hal. 222-223), cet. Dar Ibni Khuzaimah, 1419 H]

[1] Jadi, nasyid jarang sekali dilantunkan oleh para sahabat. Mereka melantunkan syairnya hanya di hari ied, kerja berat, atau berjalan kaki. Adapun kebanyakan waktu-waktu mereka, hanya dipakai dalam beribadah, belajar, mencari nafkah. Mereka tak menggunakannya dalam bernasyid.

[2] Kaum sufi dahulu menggunakan nasyid dalam melembutkan hati dan berdakwah. Nasyid seperti ini adalah bid’ah, sebab mereka telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab dan sarana dakwah menjadi sarana dakwah. Ini persis alasan kaum pergerakan hari ini. Mereka jadikan nasyid sebagai sarana dakwah. Padahal tidak semestinya demikian, bahkan itu adalah bid’ah yang tertolak dalam Islam!!!.

[3] Banyak orang yang kecanduan nasyid, jika dinasihati dan dibacakan Al-Qur’an kepadanya, maka matanya susah menangis. Namun jika diperdengarkan nasyid ke telinganya, maka air matanya terburai bagaikan hujan. Subhanallah, sungguh ini hanyalah air mata buaya. Bagaimana bisa matanya menangis saat mendengarkan nasyid, sementara itu ia tak menangis saat membaca atau mendengarkan Al-Qur’an. Ketahuilah, barangsiapa yang tak mampu mengambil nasihat dan ibrah dari Al-Qur’an, maka ia tak akan mampu mendapatkan nasihat dan ibrah dari selainnya.

oleh: Al-Ustadz Abu Fa’izah –hafizhahullah-
sumber : http://pesantren-alihsan.org/hukum-nasyid-dalam-islam.html, akses tgl 01/12/2013.

More about → Jawaban Ringkas tentang Hukum Nasyid

Mani, Suci Atau Najis?

Jamban Panyileukan, Mani atau sperma menjadi perdebatan para fuqaha Islam. Apakah mani itu suci atau justru najis? Perihal ini sama sekali tidak ditemukan keterangannya secara jelas baik dalam Alquran maupun hadist. Jadi, terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara para ahli hukum Islam.

Seperti dikutip dari Ensiklopedi Hukum Islam, dikalangan ulama Mazhab Syafi‘i, terdapat tiga pendapat mengenai status hukum mani manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan. Pertama, mani dikategorikan suci. Inilah pendapat yang paling kuat. Kedua, najis, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Ketiga, mani laki- laki suci dan mani perempuan najis karena akan bercampur dengan cairan lain.

Adapun berkenaan dengan mani hewan terdapat dua pendapat. Pertama, ,menurut pendapat yang paling kuat, mani hewan hukumnya suci kecuali mani anjing dan babi serta turunannya. Kedua, najis secara keseluruhan.

Dalam kalangan ulama Mazhab  Hanbali terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum mani. Pertama, menurut pendapat yang paling populer, mani manusia hukumnya suci. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat yang paling kuat, mani manusia dan mani binatang yang dimakan hukumnya suci. Ketiga, najis, baik dari manusia maupun binatang.

Pun, Mazhab  aliki, hukum mani diperdebatkan. Pendapat yang paling kuat menyatakan kenajisan mani dan pendapat lain memandang hukum mani disesuaikan dengan hukum memakan dagingnya. Apabila dagingnya  halal dimakan, maka suci maninya. Dan, jika dagingnya  haram dimakan, maka najis maninya.

Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, ulama Mazhab  Hanafi sepakat tentang kenajisan semua mani, baik dari manusia maupun dari binatang, baik binatang yang dimakan dagingnya maupun yang tidak dimakan.

Argumen yang diajukan sebagai dasar hukum oleh kelompok yang menyatakan kenajisan mani, antara lain:

1. Hadist dari Aisyah binti Abu Bakar, ”Saya mencuci mani pada pakaian Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah SAW pergi melaksanakan salat dengan pakaian tersebut sekalipun masih ada bekas air padanya.” (HR. Bukhari).

2. Sabda Rasulullah SAW, ” Pakaian harus dicuci apabila terkena oleh lima macam, yaitu: air seni, tinja, muntah, mani, dan darah.” (HR. Bazzar dan Abu Yala).

Sedangkan landasan hukum yang dikemukakan oleh ulama yang menyatakan kesucian mani antara lain; Pertama, Aisyah binti Abu Bakar mengatakan, ”Saya pemah mengorek mani (kering) dari pakaian Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menggunakan pakaian tersebut untuk salat.” (HR. Muslim). 

Kedua, Rasulullah SAW bersabda, ”Mani itu laksana ingus dan ludah. Oleh karena itu, cukup bagimu untuk membersihkannya dengan menyapunya dengan perca kain atau tumbuhan yang berbau harum.” (HR. Tirmizi dan Daruqutni).

Reporter : Hannan Putra
Redaktur : Citra Listya Rini
sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/11/27/mww62z-mani-suci-atau-najis, akses tgl 29/11/2013.

More about → Mani, Suci Atau Najis?

Onani, Haram atau Makruh?

(Bagian 1)

Jamban Panyileukan, Masturbasi atau Onani dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istimna'. Secara defenisi, istimna’ berarti sebuah usaha untuk pemenuhan dan pemuasan seksual dengan merangsang alat-alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat lainnya. 

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai moral memandang pekerjaan masturbasi atau onani sebagai sesuatu yang bertentangan denaan nilai-nilai moral. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Mazhab Zaidiah mengharamkan istimna’. 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, para ulama ini mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT dalam surah Mu’minun (23) ayat 5-7 : ”... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Menurut para ulama ini, ayat ini berarti bahwa kebutuhan biologis atau dorongan seksual hanya bisa disalurkan kepada istri atau suami yang sah atau budak yang dimiliki. Di luar dari itu, apabila ada kontak seks atau diperoleh ejakulasi atas usaha sendiri dengan melakukan masturbasi atau onani, maka usaha tersebut hukumnya haram, meskipun pelakunya tidak sampai pada tindakan zina.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi pada dasarnya juga mengharamkan masturbasi. Apabila dorongan untuk melakukannya merupakan usaha untuk menghindarkan diri dari zina, maka hukumnya berubah. Misalnya, apabila nafsu berahi seseorang memuncak dan ia khawatir kalau tidak melakukanmasturbasi akan terdorong melakukan zina, maka hukum bagi praktek masturbasi dibolehkan. 

Hal ini disimpulkan berdasarkan kaidah fikih, "Diperbolehkan melakukan bahaya yang lebih ringan mudharatnya untuk menghindarkan kerusakan yang lebih berat.” Artinya, perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar yang sanksinya berupa rajam atau dera seratus kali. Untuk menghindari perbuatan zina itu, seseorang dibolehkan untuk melakukan masturbasi.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mengharamkan melakukan masturbasi apabila dilakukan semata-mata untuk memperoleh kenikmatan seksual. Hukumnya menjadi mubah (boleh) apabila gejolak nafsunya begitu tinggi, sementara ia belum mampu untuk kawin dan tidak memiliki hamba sahaya. Masturbasi yang dilakukannnya bertujuan untuk menenangkan gejolak syahwatnya.

(Bagian 2)

Jamban Panyileukan, Sebagian ulama Mazhab  Hanbali berpendapat sama dengan sebagian ulama Mazhab Hanafi, yakni bahwa pada dasarnya hukum bagi istimna adalah haram. Namun, apabila tidak melakukan istimna akan mengakibatkan zina, maka hukum melakukan istimna’ itu boleh (mubah).

Apabila seseorang takut bahwa kondisi kesehatan fisiknya terganggu, atau konsentrasinya dalam berpikir menjadi buyar jika melakukan masturbasi, maka melakukan masturbasi diperbolehkan baginya. Ulama Mazhab Hanafi ini berdalil dengan surah Al An‘am (6) ayat 119: "...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu."

Ayat tersebut tidak mengemukakan secara terperinci tentang masalah masturbasi, tetapi hanya menyampaikan bahwa Allah SWT telah menjelaskannya. Karena itu, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berkesimpulan bahwa kebolehan melakukan masturbasi lebih besar kemungkinannya daripada pengharamannya.

Menurut dua pendapat terakhir di atas, melakukan masturbasi dibolehkan dalam masalah yang sangat mendesak, dengan syarat harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan (tidak melebihi kebutuhan). Jika masturbasi dilakukan secara berlebihan, maka kondisifisikdan kesehatan orang yang bersangkutan bisa terganggu.

Ibnu Hazm (salah seorang tokoh Mazhab az- Zahiri) berpendapat bahwa hukum bagi praktek masturbasi adalah makruh, dan masturbasi tidak akan menjerumuskan orang pada dosa. Ia mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT surah Baqarah (2) ayat 29: "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” 

Jadi, ia memandang makruh saja mencari kesenangan dengan melakukan masturbasi karena untuk melakukannya tidak dilibatkan orang lain. Secara umum Allah SWT telah menciptakan semua itu untuk manusia sesuai dengan fitrahnya.

Ibnu Abbas (seorang sahabat Nabi Muhammad SAW) membolehkan masturbasi karena orang Islam dahulu sering kali melakukannya sewaktu mengikuti peperangan (jauh dari keluarga). Bahkan Mujahid (seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas) berkata bahwa Nabi Muhammad SAW mentoleransi para pemuda Islam melakukan masturbasi pada waktu itu. 

Agar boleh melakukan masturbasi di sini tidak salah diartikan, maka kebolehan itu hanya berlaku dalam kondisi yang sangat mendesak, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat mengakibatkan sanggunya kesehatan jasmani dan mental orang yang melakukannya. 

Lebih lanjut, Mujahid mengatakan bahwa masturbasi bisa mengakibatkan potensi kelamin seseorang melemah di saat ia telah menikah, selain berpengaruh terhadap ketahanan ejakulasinya yang dikhawatirkan dapat merusak keharmonisan dalam berumah tangga.


Reporter : Hannan Putra
Redaktur : Citra Listya Rini
sumber : 
- http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/11/27/mww4z3-onani-haram-atau-makruh-bagian-1, akses tgl 29/11/2013.
- http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/11/27/mww56z-onani-haram-atau-makruh-bagian-2tamat, akses tgl 29/11/2013.

More about → Onani, Haram atau Makruh?

Sekularisasi Hukum Islam

(1)

Bukan main! Imam Syafi’i dituduh kalangan liberal
sebagai penyebab kemunduran umat Islam
lebih dari dua belas abad

KAUM liberal makin berani dalam membongkar hukum-hukum Islam. Bahkan Imam Syafi’I  dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam lebih dari dua belas abad!

Belakangan ini usaha mensekulerkan hukum-hukum Islam terasa semakin kuat. Beberapa kalangan penggagas liberalisme secara instens mengkampanyekan pemikirannya lewat tulisan, buku, atau ceramah. Mereka di antaranya Muhammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Khalafallah, Khalil ‘Abd al-Karim, dan lain-lain. Orang-orang ini sedang menempuh jalur yang pernah dirambah Harvey Cox dalam mensekulerkan Kristen.

Seperti Cox, Nasr Hamid, misalnya, berusaha memberi justifikasi teologis atas sekularisasi dalam Islam. Ia mencoba memberikan interpretasi baru atas istilah sekularisme. Menurutnya, sekularisme bukanlah pemikiran yang menentang agama, tapi perlawanan terhadap tafsir literal para agamawan gereja.

 “Sekularisme,” tulis Nasr Hamid, “adalah penentangan atas hak pemilikan kebenaran mutlak, mempertahankan relativitas, historisitas, pluralitas, dan hak berbeda, bahkan hak untuk salah. Atas dasar inilah Nasr Hamid menarik kesimpulan bahwa sekularisme tidak bertentangan dengan aqidah.

Dalam bukunya, Naqd al-Khitab ad-Dini (1995), ia dengan berani menyatakan, “Bal inna al-Islam huwa ad-din al-‘almani bimtiyazin liannahu la ya’tarif bi sultah al-kahnut.” (Bahkan Islam adalah agama sekuler par-execelence karena ia tidak mengakui adanya kerahiban).

Sekularisme telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan cendekiawan Muslim. Banyak yang menentang, tapi tak sedikit yang setuju. Yang setuju biasanya berusaha menjustifikasikanny a melalui redefinisi dan re-konseptualisasi atas perkataan tersebut. Bahkan, mendiang Nurcholish Madjid pun sampai pada kesimpulan bahwa sekularisasi sama dengan tauhidisasi. Pemahaman ini telah mendapat kritikan pedas dari almarhum Rasyidi karena dinilai telah melakukan redefinisi yang bersifat arbitreri.

Sebagaimana Nurcholis, Nasr dan Arkoun pun juga terjebak dalam persoalan yang sama. Yaitu memberikan definisi ulang atas konsep ini tanpa merujuk pada sistem berpikir dari mana konsep itu terlahir.

Bahkan dalam dunia pemikiran Arab, istilah sekularisme telah menimbulkan persoalan rumit. Sebagian mennerjemahkannya dengan ‘ilmaniyyah, yang berasal dari kata ‘ilm. Sebagian lain menerjemahkan dengan ‘almaniyyah dari kata ‘alam. Ada juga yang menerjemahkannya dengan ad-dunyawiyyah dan al-ladiniyyah. Akibat perbedaan terjemahan inilah akhirnya pemikir Arab pun banyak yang berbeda menyikapinya.

Mengkritik Hukum Islam

Hari ini hukum Islam (fiqh Islam) sedang mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari berbagai kalangan, khususnya kaum liberal. Islam dituduh bersikap diskrimantif terhadap non-Muslim. Islam belum memberikan jawaban yang memadai. Oleh karena itu, aspek ajarannya dianggap tidak senafas dengan nilai dan norma budaya masyarakat hari ini. Banyak produk hukum yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kaum liberal juga menilai bahwa pandangan Islam terhadap non-Muslim bersifat diskrimantif. Konsep-konsep seperti kafir, murtad, dan musyrik  telah menempatkan penganut agama lain lebih rendah ketimbang umat Islam.

Tidak cuma itu, hukum Islam juga dianggap telah melecehkan kaum wanita. Wanita dipandang selalu ditempatkan sebagai subordinat kaum pria. Menurut para pengkritik ini, hal itu lebih disebabkan adanya bias penafsiran dan bias gender.

Hukum Islam dinilai telah gagal merespons persoalan yang sedang berkembang karena bangunan metodologisnya lemah. Mereka kemudian menuduh ushul-fiqh yang  menjadi perangkat metodologis untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut dikatakan hanya berkutat pada teks, bukan pada konteks.

Seorang pegiat Islam Liberal di Indonesia, Mun’im A Sirry, dalam buku Fiqih Lintas Agama (diterbitkan oleh Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2004), menulis, “Kita lupa, Imam Syafi’i memang arsitek ushul-fiqh yang paling brilian, tapi juga karena Syafi’ilah pemikiran-pemikiran fiqh tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Sejak Syafi’i meletakkan kerangka ushul-fiqihnya, para pemikir fiqh Muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya.”

Bukan main! Imam Syafi’i dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam lebih dari dua belas abad.

Sama dengan para pendahulunya seperti Muhammad Arkoun dan Nasir Hamid, aktivis  Islam Liberal ini menilai karya Imam Syafi’i, ar-Risalah--berkaitan dengan ushul-fiqh-- bukanlah karya intelektual murni, tetapi lebih merupakan masalah politis. Mereka juga menuduh bila pikiran-pikiran yang dilontarkan Imam Syafi’i berkenaan dengan metodologi hukum Islam tak lebih dari sebuah upaya untuk mempertahankan hegemoni kaum Quraisy.

Usaha Sistematis

Ada beberapa poin yang perlu dicermati dari kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para penggagas liberalisme Islam terhadap Syafi’i. Tampak adanya usaha sistematis untuk mendiskreditkan ketokohan Imam Syafi’i.

Ulama ini memang bukan nabi yang bersifat ma’shum. Ia adalah manusia biasa, yang tentu saja bisa salah. Terlepas dari itu semua, usahanya dalam memformulasikan metodologi berpikir dalam hukum Islam sewajarnya mendapatkan apresiasi. Tanpa usaha gigihnya itu, mungkin hukum Islam hingga saat ini masih belum memiliki perangkat metodologi yang sempurna. Seorang pemikir Barat, NJ Coulson, dalam bukunya, A History of Islam Law, juga Joseph Schacht menilai usaha Syafi’i ini bukan hanya sistematisasi, tapi juga sebagai upaya rasionalisasi pemahaman terhadap hukum Islam.

Para pemikir Muslim kontemporer yang kami sebutkan di atas sepenuhnya sadar dengan posisi kuatnya posisi teologis teks wahyu dalam kehidupan seorang Muslim. Mereka juga sadar bahwa bila status teks keagamaan tetap seperti ini, maka sampai kapanpun proses pembaharuan yang mereka usung (baca: mensekulerkan hukum Islam) akan terus mendapat hambatan. Jadi, untuk mensukseskan program “pembaharuan” ini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendekonstruksi posisi wahyu terlebih dahulu. Caranya dengan mereformulasi konsep wahyu itu sendiri.

Cara di atas dilakukan oleh Fazlur Rahman, Mohammad Sharur, Mohammad Arkoun, dan juga Nasr Hamid. Ucapan Nasr Hamid yang mengatakan, al-Qur`an adalah produk budaya” dan bisa bersifat relatif sebagaimana sifat manusia berubah, adalah dimaksudkan untuk itu.

Bertolak dari maksud di atas, kebanyakan para pemikir itu menekankan pentingnya pembaharuan ushul-fiqh dan fiqh (hukum Islam). Di antara mereka yang berusaha itu adalah Hasan Turabi. Turabi menilai ushul-fiqh tidak lagi relevan untuk sekarang ini, karena dibangun atas realitas masyarakat abad pertengahan, bukan atas keperluan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Ushul-fiqh hanya sesuai untuk masyarakat tersebut.

Sama dengan Turabi, Fazlur Rahman juga mendesak agar metode penafsiran al-Qur`an yang dibakukan melalui ushul-fiqh segera dirombak. Menurutnya, al-Qur`an harus dipahami dalam konteks masyarakat ketika ia diturunkan.* (Bersambung, insya Allah)

Penulis adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Maraih  PhD bidang Pemikiran Islam di International Institute of Islamic Thought and Civilization International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM)

(2)

Hukum Islam: Antara Rigiditas dan Fleksibilitas

Secara umum, pembaharuan atau apa yang sering disebut dengan tajdid, bukanlah hal baru dalam Islam; ia bahkan sudah menjadi built-in-system dalam pemikiran Islam. Rasullullah sendiri sudah mewanti-wanti hal itu. Sabdanya: “Sesungguhnya Allah akan mengutus pada tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbaharui agamaNya.”

Pembaharuan memang sudah berjalan sudah sejak dini lagi. Para ulama memperkirakan bahwa ia sudah berlangsung sejak abad pertama hijriyah. Ini terbukti dengan daftar pembaharu Muslim yang dibuat Ibn al-Athir dan al-Suyui dimana Umar bin Abd al-Aziz disebut sebagai pembaharu abad pertama Islam dan Imam Syafii abad kedua.  

Fiqh memang perlu untuk selalu diperbaharui untuk merespon persoalan yang berkembang. Banyak masalah-masalah fiqh yang telah  diperbaharui, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Isu seperti investasi waqaf, zakat profesi, dan lain-lain merupakan bukti bagimana fiqh merespon perkembangan masyarakat. Sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai elemen tetap dan tidak berubah, begitu juga fiqh. Ada beberapa bagian dalam fiqh yang tidak mungkin diubah dan diperbaharui, karena ia membentukbagian terpenting syariat Islam.

Ruang untuk berijtihad dalam fiqh sebenarnya masih terbuka lebar. Banyak  masalah-masalah kontemporer yang sesungguhnya menantikan ijtihad-ijtihad segar. Tapi sayangnya pemikir Muslim liberal hanya berkutat pada isu-isu lama seperti poligami, hak warisan wanita, hukum hudud (potong tangan) atau qisas yang sesungguhnya tidak memberikan dampak besar dalam perubahan masyarakat Muslim hari ini.

Usuh fiqh sebenarnya mempunyai dinamikanya sendiri untuk memperbaharui diri. Sejak diformulasikan oleh Imam Syafii,  usuh fiqh telah banyak mengalami  perubahan dan pembaharuan.  Ghazali juga telah memberikan sentuhan pembaharuannya dengan menjadikan mantiq sebagai bagian terpenting usuh fiqh. Begitu juga dengan Imam al-Syatibi. Syatibi dengan al-Muwafaqat telah memberikan dimensi baru dalam kajian usuh fiqh. Hingga hari ini al-Muwafaqat menjadi rujukan penting dalam usuh fiqh dan telah menarik minat banyak kalangan cendikiawan Muslim kontemporer.

Meskipun usuh fiqh telah mengalami perubahan disana-sini, usuh fiqh tetap berputar pada pusaran epistemologi Islam. Para ulama pembaharu atau liberal itu tetap menjadikan teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dan mendudukkan akal dibawah telunjuk keduanya.

Hukum Islam dan Maslahah

Banyak kalangan aktivis Islam liberal telah menggunakan teori maqasid Syatibi sebagai justifikasi terhadap penolakan hukum-hukum yang bersumberkan nas-nas al-Quran yang qat’i.

Para penolah hukum Islam ini berangggapan, yang penting bukanlah bentuk legal formalnya seperti yang dijelaskan diatas, tapi nilai esensi moralnya. Abdul Majid al-Najjar menyangkal pandangan ini. Menurutnya akar permasalahan disini sebenarnya terletak pada kesalahan kaum liberalis yang mencoba memisahkan antara maqsad (objektif) dan hukum yang menjadi wasilah (instrument) untuk tercapainya objektif tadi. Mereka melihat keduanya terpisah.

Padahal sesungguhnya mereka satu. Antara hukum dan objektif hukum merupakan satu ikatan yang tak terpisahkan. Apa yang  diperintahkan Allah dengan pasti tentulah akan mendatangkan kebaikan, dan apa yang dilarang jelas akan menimbulkan kerusakan.  Aksioma yang mengatakan dimana ada masalahah, disitu pasti ada shariah, sebagaimana kata Yusuf Qaradhawi tidak selalunya benar. Menurutnya lagi, aksioma itu seharunya berbunyi: haythuma wujida al-Shar fa thamma al-maslahah (dimana ada  hukum syara di sana pasti ada maslahah) Ini karena terkadang apa yang kita anggap sebagai maslahah sebenarnya bukan maslahah, bisa jadi ia sudah menjadi maslahah yang diakategorikan mulghah (dibatalakan), seperti khamar (minuman yang memabukkan).

Pada keadaan seperti kasus ini sudah tentu syara tidak hadir. Akan tetapi ketika syariat ada, sudah pasti maslahah akan hadir disana, karena tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu tanpa ada maslahahanya, meskipun terkadang akal kita tidak dapat menangkap dan memahami maslahah tersebut. Pada saat itulah keimanan dan keislaman kita diuji, apakah kita menerima dan melaksanakannya dengan jawaban atau sebaliknya samina wa asayna.

Fiqh Islam sebenarnya tidaklah sekaku yang dibayangkan sebagian orang. Fiqh Islam memiliki nilia fleksibilitasnya sendiri. Dia dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah terbukti secara historis. Sepanjang empat belas  abad, fiqh telah mengharungi bermacam ragam realitas sosial dan politik, dari Afrika hingga Asia, dari Mesir hingga Samosir. Namun fiqh tetap fiqh, ia masih utuh seperti ketika ia mula-mula lahir. Ini karena fiqh memiliki mekanismenya sendiri untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada.  

Dalam fiqh Islam dikenal kaedah yang sangat popular taghayyur al-aÍ-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah, (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) dan Al Tsabit bi al Urf ka al Tsabit bi al Syar, (adat bisa menjadi hukum). Kaedah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dapat mempengaruhi ketetapan hukum. Urf (kebiasaan masyarakat setempat) dapat dijadikan sandaran hokum dengan syarat ia tidak kontradiktif dengan syariat Islam, maksudnya teks eksplisit dalam al-Quran yang tidak mengandung multi interpretasi.

Ibn Abidin menegaskan: Urf yang bertentangan dengan nash tidak bisa  menjadi pertimbangan.

Selanjutnya Ibn NajÊm juga mengatakan: Urf tidak bisa menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nash nya (al-manÎËÎ alayh). Oleh sebab itu, hukum haramnya ghibah dan dusta, wajibnya shalat, zakat, puasa, haramnya riba, hukum nikah dan talaq, hukum hudud dan qisas, rajam terhadap penzina, dan lain-lain yang oleh ulama dikategorikan qaÏÊ al-thubËt wa al-dilÉlah  tidak bisa berubah, meskipun waktu dan tempat berubah.

Namun umumnya, kebanyakan kalangan liberalis terburu-buru alergi sebelum melihat sisi manfaatnya. Satu conoh kasus hudud karena dianggapnya tidak dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Mari kita teliti lebih dalam. Setiap hukuman mempunyai tujuan ganda, pertama, untuk menciptakan keadilan bagi yang teraniaya dan disini diperlukan adanya prinsip retributive. Kedua, sebagai pelajaran bagi masyarakat banyak, atau selalu disebut dengan detterance.  

Apa saja hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan hanya akan menciptakan kekacauan yang lebih hebat. Sebagai contoh, jika keluarga yang terbunuh tidak merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pembunuh maka akan timbul kekecewaan. Dan kekecewaan akan mendorong reaksi yang tidak rasional.

Orang tersebut mungkin akan melakukan balasan pembunuhan, mungkin terhadap si pelaku atau kepada keluarga terdekat si pembunuh. Apabila pihak yang terbunuh juga tidak merasakan keadilan, maka dia juga akan melakukan tindakan yang sama sehingga akan terjadilah proses cycling pembunuhan. Pada akhirnya  akan menciptakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dengan hukum hudud, perasaan ketidakadilan tadi dapat dihindari, karena pihak yang dirugikan terpuaskan dengan hukuman yang dijatuhkan.

Apakah ada hukuman yang lebih kejam bagi si orang yang menciptakan huru-hara selain hukuman bunuh  itu sendiri. Jadi dengan hukum hudud prinsip keadilan yang merupakan bagian penting dari objektif syariah telah terlaksana. Lantas kenapa golongan liberalis menolak hukuman hudud?

Sama halnya ketika kalangan aktifis gender menolak poligami. Apakah dengan diharamkannya poligami, disamakannya bagian warisan anak laki-laki dan perempuan, dihapuskannya hudud dan qisas, seperti yang diinginkan kalangan liberal, masyarakat Islam akan menjadi lebih terhormat dan dihargai, menjadi lebih maju dan berkembang?

Sudah lebih dua abad, semenjak kolonialisme, umat Islam membelakangkan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan ruang publik. Sudah sejak lama, hukum hudud dan qisas tidak diterapkan tanpa harus ada reinterpretasi dan sejenisnya. Tapi nyatanya, tetap saja umat Islam terbelakang,mundur dan menjadi objek pemerasan.

Dalam Islam, fiqh mempunyai dwi fungsi, pertama sebagai hukum positif dan kedua sebagai standar moral.

Yang dimaksudkan sebagai hukum positif disini adalah bahwa fiqh berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi dari badan judikatif, yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fiqh mendapat justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum mubah, makruh, bahkan mengenai hukum wajib dan harampun tidak bisa sepenuhnya dibawah jurisdiksi mahkamah. Disini fiqh lebih merupakan etika atau moral. Jadi, disini fiqh memainkan fungsi double, sebagai hukum positif dan moral. Aspek inilah yang menurut Daud Bakar yang membedakan secara prinsip konsep hukum Islam dengan konsep hukum di Barat. (Mohd Daud Bakar, Hukum Islam Antara Prinsip Syariah dan Perbendaharaan Fiqh, Kuala Lumpur).

Penutup

Demikianlah wacana pembaharuan hukum Islam (sekularisasi hukum Islam) dan usuh fiqh sedang marak diperdebatkan para  cendikiawan dan pemikir Muslim hari ini. Berbagai tawaran diajukan untuk dijadikan alternatif kepada usuh fiqh yang ada. Karena banyak menilai bahwa usuh fiqh yang ada mengandung banyak kelemahan yang prinsipil.

Sayangnya, sampai detik ini, belum satupun tawaran metodologis itu teruji secara metodologis pula. Solusi dan usulan mereka masih terlalu umum dan kabur, belum menampakkan satu bentuk yang konkrit. Yang adanya hanya luapan-luapan kritik atas pikiran-pikiran ulama klasik. Sementara mereka sendiri masih belum mampu melampaui prestasi para ulama ushuliyyun di masa lalu.

Belum satu pun diantara mereka yang mampu menghasilkan karya usuh fiqh yang mumpuni. Tawaran-tawaran pembaruan usuh fiqh perlu kita sikapi dengan kritis, tidak apriori. Tetapi, jangan sampai kita terburu-buru membuang khazanah klasik keilmuan Islam, hanya karena melihat ada yang baru. Apalagi, terbukti, tawaran-tawaran pembaruan epistemology termasuk bidang usuh fiqh  juga tidak terlepas dari hegemoni pemikiran Barat yang berakar pada  worldview sekular-liberal. Wallahu alam.*

Oleh: Nirwan Syafrin
Penulis adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Maraih  PhD bidang Pemikiran Islam di International Institute of Islamic Thought and Civilization International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM)

Rep: Anonymous
Editor: Cholis Akbar
sumber : 
1. http://www.hidayatullah.com/read/2013/11/19/7378/sekularisasi-hukum-islam-1.html, akses tgl 21/11/2013.
2. http://www.hidayatullah.com/read/2013/11/20/7400/sekularisasi-hukum-islam-2.html, akses tgl 21/11/2013.

More about → Sekularisasi Hukum Islam