Lagi, Anas Minta KPK Periksa Ibas dan SBY

Jamban Panyileukan - Ini  sengketa politik-hukum antara Anas vs SBY. Mantan Ketua Partai Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum melalui pengacaranya, Firman Wijaya menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adil dalam mengusut kasus pelaksanaan proyek Hambalang, Jawa Barat.

Firman Wijaya menyatakan kliennya ingin KPK berani memeriksa siapa saja yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.

"Kita terbuka saja dan siapa pun diperiksa, jangan ada special treatment. Saya hanya minta itu, jangan ada special treatment, perlakuan khusus," ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Menurut Firman, KPK harus turut serta memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengusut kasus proyek Hambalang.

Firman menambahkan ke dua tokoh ini penting diperiksa mengingat ada dugaan dana proyek Hambalang mengalir di Kongres Partai Demokrat 2010.

"Kan ada Pak Ibas. Kan ada juga fungsi fungsi yang lain, Dewan Pembina. Ada persoalan Pak Ibas, pak SBY di dalam pelaksanaan kongres itu. Kan keterlibatan semua pihak harus dibuka, jangan ada special treatment," ujar Firman.

Terkait hasil penggeledahan di rumah Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Firman meminta KPK bersikap terbuka.

"KPK mengambil data-data Pak Anas dan sebagainya, apalagi terkait komunikasi dengan tokoh-tokoh penting di republik ini ya, dibuka saja," kata Firman.

Firman menambahkan selama ini dalam menelurusi aliran dana Hambalang di Kongres Partai Demokrat selalu hanya dipersoalkan ke Anas Urbaaningrum.

"Semua pembuktian kan punya petunjuk, jadi jangan persoalan kongres ini hanya dipersoalkan ke anas urbaningrum. Ini yang saya sebagai penasehat hukum keberatan," kata Firman.

INTAI PPI

Juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto menduga ada maksud lain dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Anas Urbaningrum dan markas PPI, Selasa (14/11/2013) lalu.

Ia bahkan menduga ada pesanan tertentu sehingga terjadi penggeledahan di kantor PPI.

"Kami menduga ada semacam pesanan untuk menggeledah, ini untuk mengetahui gerak-gerik PPI," ujar Tri Dianto, Kamis (14/11/2013).

Menurutnya dugaan tersebut adalah dugaan yang wajar dan bukan tanpa sebab. Ia menyebut, selama ini kegiatan PPI senantiasa dikait-kaitkan dengan berbagai hal yang negatif seolah PPI adalah kekuatan yang harus dilenyapkan.

"Kan seperti kita tahu selama ini pandangan terhadap kegiatan-kegiatan PPI seperti itu," ujar loyalis Anas Urbaningrum ini.

Oleh karena itu, KPK harus bisa menjelaskan apa keterkaitan penggeledahan kantor PPI dengan pengembangan kasus Hambalang yang tengah berlangsung.

Karena menurutnya alasan tersebut sangat aneh jika dijadikan pegangan untuk melakukan penggeledahan.

"PPI itu kan enggak ada kaitannya dengan Machfud Suroso," tandasnya.

Juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto menduga ada maksud lain dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Anas Urbaningrum dan markas PPI, Selasa (14/11/2013) lalu.

Ia bahkan menduga ada pesanan tertentu sehingga terjadi penggeledahan di kantor PPI.

"Kami menduga ada semacam pesanan untuk menggeledah, ini untuk mengetahui gerak-gerik PPI," ujar Tri Dianto, Kamis (14/11/2013).

Menurutnya dugaan tersebut adalah dugaan yang wajar dan bukan tanpa sebab. Ia menyebut, selama ini kegiatan PPI senantiasa dikait-kaitkan dengan berbagai hal yang negatif seolah PPI adalah kekuatan yang harus dilenyapkan.

"Kan seperti kita tahu selama ini pandangan terhadap kegiatan-kegiatan PPI seperti itu," ujar loyalis Anas Urbaningrum ini.

Oleh karena itu, KPK harus bisa menjelaskan apa keterkaitan penggeledahan kantor PPI dengan pengembangan kasus Hambalang yang tengah berlangsung.

Karena menurutnya alasan tersebut sangat aneh jika dijadikan pegangan untuk melakukan penggeledahan.

"PPI itu kan enggak ada kaitannya dengan Machfud Suroso," tandasnya.

RUHUT

Legislator Partai Demokrat Ruhut Sitompul membela Edhie Baskoro alias Ibas. Ruhut menolak anggapan bahwa Ibas layak diperiksa terkait perkara Hambalang untuk tersangka Anas Urbaningrum.

"Jadi kalau mas Ibas itu gak ada kaitan," kata Ruhut usai menjalani pemeriksaan

di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (14/11/2013) petang.

Ruhut beralasan, posisi Ibas dalam kongres sebagai Steering Commite (SC) hanyalah mengurusi masalah materi kongres, bukan teknis pelaksanaannya.

"Teknis itu ketua organisasi komite (OC) mas Didik, SC itu materi, beda. Apa lagi kalau ditanya siapa tim sukses mas Anas sebagai ketum, mas Ibas itu bukan tim sukses loh," ungkapnya.

Jadi menurutnya, anggapan kubu Anas yang meminta KPK memeriksa Ibas terkait penyelenggaraan kongres 2010 di Bandung dinilai galau.

"Kau bisa bayangkan, ada gak tersangka gak ditahan di KPK. Artinya kan dia tinggal menghitung hari. Jadi wajar galau itu," ujarnya.

Ruhut hari ini diperiksa sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum. Diperiksa selama kurang lebih empat jam lamanya, Ruhut mengaku menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik seputar penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat yang dicurigai ada aliran uang korupsi (*/TRIB/G)

sumber : http://www.rimanews.com/read/20131115/126646/lagi-anas-minta-kpk-periksa-ibas-dan-sby, akses tgl 15/11/2013.